JAKARTA - Tudingan keterlibatan Wakil Ketua DPR Anis Matta dalam kasus dugaan korupsi dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) dinilai politis. Rekan Anis yang juga Wakil Ketua DPR, Pramono Anung mengatakan, pengaitan nama Anis dalam kasus tersebut sarat kepentingan politik.
"Ya tentunya, sebagai lembaga politik ya biasa-biasa saja, kalau kemudian katakanlah kalau ada orang yang ingin melakuan pencemarkan atau pun menarik Pak Anis. Karena bagaimanapun kan selain pimpinan DPR dia kan Sekjen partai," kata Pramono di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (3/5/2012).
Namun dia meyakini, Anis bisa membantah apa yang dituduhkan kepadanya. "Pak Anis akan bisa dengan gampang, dengan mudah menjelaskan persoalan ini," ujarnya.
Bahkan lanjut Pramono, dirinya juga bisa dilibatkan dengan urusan surat-surat seperti ini. "Karena Ini bisa juga bukan hanya Pak Anis, tapi saya juga, katakanlah kalau surat saya dipertanyakan. Padahal kan apa yang kita buat adalah keputusan yang ada pada alat kelengkapan," jelasnya.
Persoalannya, lanjut dia, KPK sudah turun tangan menangani kasus ini. Sehingga kata Pram, KPK harus segera menelusuri semua yang terkait dalam kasus tersebut.
"Sudah menjadi tugas KPK untuk menelusuri semua hal yang dianggap, katakanlah termasuk yang dituduhkan oleh pengacaranya Wa Ode Nurhayati," pungkas politikus PDIP ini.
Keterlibatan Anis Matta dalam kasus korupsi dana PPID bermula dari tudingan bekas anggota Badan Anggaran DPR RI, Wa Ode Nurhayati, pada 18 April 2012. Wa Ode menyebut Anis Matta telah memaksa Menteri Keuangan untuk menandatangani surat pengalokasian dana PPID yang dianggap bertentangan dengan keputusan rapat Banggar.
Anis disebut-sebut telah menyalahgunakan wewenangnya sebagai Wakil Ketua DPR pada proses administrasi terhadap 129 daerah penerima dana PPID. "Jadi bukan soal bahwa menerima berapa atau berapa, tetapi dari segi administrasi yang merugikan 129 daerah itu jelas siapa pelakunya Pak Anis Matta," kata Wa Ode.
(put)
Sindikasi news.okezone.com
Tudingan Wa Ode ke Anis Sarat Kepentingan Politik