JAKARTA â€" Indonesia kembali merosot dalam daftar indeks negara gagal (Failed States Index/FSI) 2012. Indonesia menduduki peringkat ke-63 dari 178 negara. Terkait hal tersebut, Menkopolhukam Djoko Suyanto angkat bicara. Ia membantah jika Indonesia dianggap sebagai negara yang gagal.
“Indikator gagal itu seperti apa?, negara yang pemerintahannya berjalan dengan baik, (mulai dari presiden, gubernur, bupati dan walikota),†kata Djoko dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Rabu (20/6/2012).
Pertumbuhan ekonomi 6,5 %, sambung Djoko, punya cadangan devisa lebih dari $ 115 miyard. “Demokrasi yang mekar, kebebasan media dan check and ballances dilakukan dengan baik. APBN 1400 Triliun dan ada program yang dilaksanakan semua lembaga,†tegasnya.
Sebelumnya DPR mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara lugas dan terbuka menyikapi posisi Indonesia yang kembali memburuk dalam Daftar Indeks Negara Gagal 2012. Indonesia masuk kategori negara-negara yang dalam bahaya (in danger) menuju negara gagal.
Â
"Pemerintah perlu bersikap apa adanya sehingga rakyat akan memberikan dukungan dan partisipasinya untuk bersama-sama memperbaiki keadaan. Dukungan dan partisipasi publik ini penting sekali mengingat tiga indikator untuk menyusun FSI (Failed States Index) 2012 itu sangat terkait dengan perilaku sosial budaya masyarakat, yaitu tekanan demografis, protes kelompok-kelompok minoritas di masyarakat, dan penegakan hak asasi manusia," kata Wakil Ketua MPR Hadjriyanto Y Thohari kepada Okezone melalui pesan singkatnya, Rabu (20/6/2012).
Â
Seharusnya kata dia, pemerintah membeberkan semua permasalahan yang menyangkut ketiga indikator tersebut, dan ke depan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan apa yang harus dilakukan masyarakat. Di era keterbukaan seperti sekarang ini seyogyanya semua permasalahan juga harus dibuka saja agar masyarakat sadar sehingga permasalahan dapat dipecahkan bersama secara partisipatif.
Â
"Tekanan demografi dalam bentuk ledakan demografis misalnya, kan sangat menuntut kesadaran rakyat untuk sama-sama mengendalikan ledakan jumlah penduduk yang implikasinya memang sangat besar dan berat bagi perekonomian nasional itu. Tidak lah mungkin program pengendalian penduduk dapat dilakukan seperti program KB di masa lalu yang sarat dengan pemaksaan. Semuanya harus tumbuh dari keadaran bersama," paparnya.
(ydh)
Sindikasi news.okezone.com
Menko Polhukam: Indonesia Bukan Negara Gagal