JAKART- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terancam didepak dari Setgab Koalisi karena dituding berkhianat sata pengambilan keputusan Paripurna pembahasan UU APBNP 2012. Namun, hingga kini belum ada keputusan resmi mengenai nasib PKS di Setgab.
Menurut pengamat politik Siti Zuhro, sikap Partai peraih 7,8 persen suara di Pemilu 2009 itu membuat cap ‘anak nakal’ di Koalisi semakin melekat di PKS. “PKS adalah trouble maker dalam koalisi,†ungkap pengamat politik Siti saat dihubungi okezone, jumat (13/4/2012).
Pasalnya, kata Siti, perbedaan sikap PKS dengan anggota Setgab lainnya bukanlah kali pertama. Partai dibawah pimpinan Luthfi Hasan Ishaaq itu sering membelot dari kesepakatan koalisi. Sebut saja, saat pembahasan mafia pajak, atau kasus Century. PKS tidak memiliki pemahaman yang sama dengan anggota koalisi yang lain. "Pembelotan sidang kemarin saat paripurna adalah kesalahan paling fatal dari rentetan kesalahan yang mereka (PKS) buat." ujarnya.
Siti menegaskan, sebaiknya PKS lebih tepat memposisikan dirinya sebagai oposisi. “Dengan adanya PKS dalam posisi tersebut (oposisi) maka mereka dapat leluasa dalam mengambil sikap, dan dapat menunjukkan seberapa besar kekuatan yang mereka miliki†tambahnya.
Kata Siti, masyarakat akan menilai PKS adalah partai yang tangguh. “Tentunya saat mereka memutuskan untuk oposisi,†tutupnya.
Kini PKS seolah kembali berbalik arah dan mendekati Demokrat kembali. Terbukti saat pengesahan RUU Pemilu di Senayan, Kamis lalu, PKS mendukung opsi kuota murni untuk soal konversi suara. Padahal sebelumnya PKS ngotot mendukung metode Webster untuk persoalan konversi suara. Sontak saja, sikap PKS itu mengundang tanda tanya.
Benarkah PKS menebus kesalahannya dengan kembali mendukung Demokrat di saat pengesahan RUU Pemilu?
(ugo)
Sindikasi news.okezone.com
'PKS Trouble Maker di Koalisi'