JAKARTA - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menegaskan, sebagai pimpinan dirinya tidak memiliki kewenangan untuk terlalu mencampuri pembahasan di dalam komisi.
Â
Hal ini diungkapkan Taufik berkaitan dengan munculnya kasus korupsi pengadaan Alquran di Kementerian Agama yang melibatkan anggota Komisi VIII Zulkarnaen Djabar.
Â
"Pimpinan DPR secara tata tertib tidak punya kewenangan untuk meninjau hal-hal teknis di komisi. Kita melakukan fungsi koordinasi saja. Artinya sudah sangat jelas, secara substansi ruang rapat komisi memiliki legitimasi yang sangat kuat," ungkapnya kepada wartawan di DPR, Jakarta, Rabu (4/7/2012).
Â
Sebagai lembaga negara yang menangani masalah budgeting, DPR sangat rawan diintervensi oleh pihak-pihak tertentu. Atas dasar itulah maka pimpinan DPR juga tidak terlalu terlibat jauh di dalam pembahasan yang berkaitan dengan anggaran.
Â
"Sehingga dengan kaidah substansi DPR itu menjadi forum untuk melakukan koordinasi dengan mitra kerjanya. Batasan yang sangat jelas tidak memiliki ruang untuk mengintervensi kewenangan fungsi budgeting yang ada di Komisi VIII," terangnya.
Â
Kendati demikian, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini tetap melakukan pengawasan. Namun Taufik menegaskan jika dalam sistem ini tidak ada semacam atasan bawahan, meskipun, yang menindaklanjuti adalah pimpinan DPR.
Â
"Selama ini sudah berjalan terbuka. Pembahasan anggaran sudah banyak diawasi. Kita berharap ke depannya tidak ada lagi kasus serupa," tutup Taufik.
(lam)
Sindikasi news.okezone.com
Pimpinan DPR Tak Tahu Anggaran Proyek Alquran