JAKARTA - Insiden penamparan terhadap sipir Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas II, Riau yang diduga dilakukan oleh Wakil Meteri Hukum dan HAM memperlihatkan buruknya wajah birokrasi di Indonesia.
Pengamat kebijakan publik, Andrinof Chaniago menilai, aksi itu membuktikan ada upaya pembangkangan oleh bawahan terhadap atasannya. "Itu karena penyakit birokrasi di Indonesia dan ini sudah meluas," katanya saat dihubungi okezone, Sabtu (7/4/2012).
Dia melihat adanya perlawanan dan pembangkangan dari sipir terhadap apa yang akan dilakukan Denny Indrayana. Dengan adanya sidak tersebut, tentu akan menganggu kenyamanan para sipir yang diduga terlibat dalam peredaran narkoba di balik jeruji besi.
"Pastilah kalau yang menyangkut kenyamanan dan mereka merasa terganggu, mereka tentu akan melawan," jelasnya.
Menurutnya, sebagai aparat negara, sipir harusnya tunduk dengan perintah atasannya. Terlebih, sipir di bawah kendal Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM). "Aparat negara itu harus tunduk dengan atasanya, tidak boleh suka atau tidak suka dengan atasannya, harus tunduk," tegasnya.
Apalagi, tambah Andrinof, jika dikaitkan dengan isu soal ketidaksukaan aparat Kemenkum HAM terhadap Denny Indrayana yang menjabat menjadi Wamen bukan dari jalur karir.
"Kalau seperti itu harusnya tidak membedakan karir dan tidak karir. Berarti kalau begitu jelas ada kepentingan tertentu mereka menjadi aparat. Kalau mau jadi atasan dan jadi wakil menteri silakan terjun ke parpol," jelas Andrinof.
Aparat seperti ini yang nyatanya memang banyak dan itulah mentalitas aparat yang seharusnya tidak ada di Indonesia. "Aparat yang seperti itu sudah menggurita dan berakar dan itulah mentalitas birokrasi kita sekarang," tegasnya
(trk)
Sindikasi news.okezone.com
Insiden Penamparan Sipir, Wajah Buruk Birokrasi